Ini Daftar Lengkap Timses Jokowi-Ma’ruf

iniberitaharian - Berdasarkan peraturan KPU susunan ini masih bisa diperbaiki, sampai satu hari menjelang pelaksanaan hari kampanye, yaitu pada tanggal 21 September,” kata Hasto di gedung KPU, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Hadir pula dalam kesempatan itu delapan sekjen parpol KIK lainnya, yakni Lodewijk F. Paulus, Abdul Kadir Karding, Jhonny G. Plate, Arsul Sani, Herry Lontung Siregar, Verry Surya Hendrawan, Ahmad Rofiq dan Raja Juli Antoni.

Hasto memaparkan, Para ketum parpol masuk sebagai dewan penasihat. Sedangkan dewan pengarah adalah gabungan senior parpol dan tokoh nasional yakni Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, M, Romahurmuziy, Osman Sapta Odang (Oso), Hary Tanoesoedibjo, Diaz Hendropriyono dan Grace Natalie.

Sedangkan ketua TKN, ujar Hasto, masih belum diputuskan. “Kemudian ketua tim kampanye nasional itu masih menunggu keputusan dari pasangan calon, karena kami juga tidak mengganggu kesibukan bapak presiden yang saat ini berkonsentrasi terharap pelaksanaan Asian Games dan juga membantu untuk penanganan bencana di NTB,” papar Hasto.

Sejumlah menteri dan pejabat di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK) masuk di timses Jokowi-Ma’ruf. Mereka di antaranya Wapres Jusuf Kalla, Menkeu Sri Mulyani, KSP Moeldoko, jubir presiden Johan Budi, Menko PMK Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung.

Sebagai Wakil Ketua TKN ada nama Jenderal (Purn) Moeldoko, Lodewijk Paulus, Abdul Kadir Karding, Jhonny G Plate, Arsul Sani, Herry Lontung Siregar, Hajrianto Y Thohari dan Eriko Sutarduga. “Sekretaris tim kampanye nasional adalah pertama saya sendiri Hasto Kristyanto,” kata Hasto.

Hasto tidak mengumumkan seluruh anggota timses. Selain Moeldoko, terdapat sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam timses, seperti eks KSAL Laksamana (Purn) Marsetio.

“Iya benar (Marsetio mantan KSAL),” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dimintai konfirmasi.

Wakil Sekretaris TNK yakni Verry Surya Hendrawan, Ahmad Rofiq, Raja Juli Antoni, dan Dewi Suharto. Bendahara TKNI yakni Wahyu Sakti Trenggono, Agus Gumiwang Kartasasmita. Wakil Bendahara adalah Juliari Batubara, Amir Uskara, Jazilul Fawaid, Syamsudin Andri Arsyad, Riri Lestari Murdiyat, Dudi Purwagandhi.

Sementara itu, kata Hasto, koordinator pemenangan pemilu partai merupakan ex-officio dari ketua badan pemenangan pemilu legislatif parpol KIK. “Jadi setiap partai ada,” tukas Hasto.

Nama seperti Marwan Jafar dari PKB, masuk dalam Ketua Lembaga Pemenangan Legislatif Partai Koolisi Indonesia Kerja yang menjadi bagian penting tim pemenangan bersama dengan Bambang DH dari PDI Perjuangan, Effendy Choirie dari Nasdem, dan dari partai koalisi lain seperti Golkar, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI. Sementara pengarah teritorial adalah para kepala daerah dan para wakil kepala daerah KIK.

Adapun juru bicara yakni Dr Ahmad Basarah, Johan Budi, Abdul Kadir Karding, Tb Ace Hasan Syadzily, Irma Suryani Chaniago, Arif Budimanta, Arya Sinulingga dan Lena Haryana Mukti.

Adapun 11 direktur yang memimpin 11 direktorat yakni Direktur Perencanaan: Ario Bimo, Direktur Konten: Fikri Satari, Direktur Komunikasi Politik: Usman Kansong, Direktur Media dan Sosmed: Yadi Hendriyana, Direktur Kampanye Beni Ramdani, Direktur Pemilih Muda Adi Kusuma, Direktur Penggalangan dan Jaringan belum ditentukan, Direktur Logistik dan APKB Marsma TNI (Purn) Usra Hendra Harahap, Direktur Hukum dan Advokasi Irwan Pulungan, Direktur Saksi Arief Wibowo dan Direktur Relawan Maman Imanul Haq.

Pramono Anung memastikan masuknya nama menteri aktif Kabinet Kerja ke struktur TKN Jokowi-Ma’ruf tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.

“Yang jelas pasti pemerintahan tidak akan terganggu, karena sebagai presiden incumbent, beliau (Jokowi) menitikberatkan pada kerja yang sudah dilakukan selama ini,” kata Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/8).

Dengan demikian, kata politikus PDI Perjuangan ini, Jokowi akan mengambil posisi untuk bekerja seperti biasanya. Kecuali pada momentum debat calon dan kegiatan lain yang mengharuskan cuti.

“Jadi kalau untuk kampanye seperti dulu rasanya sudah enggak zamannya lagi. Pertama menguras tenaga terlalu berlebihan sehingga beliau akan konsen untuk tetap bekerja memprioritaskan apa yang menjadi target dan rencana dari presiden,” tutur Pramono.

Dia juga menyebutkan, masuknya menteri ke struktur tim kampanye nasional tentu sudah dikomunikasikan dengan Kepala Negara selaku calon petahana. Lagipula, para pembantu presiden lebih pada posisi pengarah, tidak mengurus masalah teknis.

“Konsentrasi di kementeriannya tidak akan terganggu. Seperti yang saya sampaikan tadi, presiden akan lebih fokus bekerja. Jadi walaupun setelah tanggal 22 September ditetapkan dan masuk masa kampanye, presiden akan bekerja seperti biasa,” terang mantan pimpinan DPR ini.

Ketika ditanya siapa yang dipilih sebagai ketua tim kampanye, Pramono menyebut akan segera diputuskan dan diumumkan oleh Jokowi. “Diumumkan presiden,” tambahnya.

Ini Formasi Timses Jokowi-Ma’ruf yang Disetor ke KPU (Belum ada Ketua Timses)

Dewan Penasihat (Seluruh Ketum Parpol KIK):

1. Megawati Soekarnoputri (PDIP)

2. Airlangga Hartarto (Golkar)

3. Muhaimin Iskandar (PKB)

4. Surya Paloh (NasDem)

5. Romahurmuziy (PPP)

6. Oesman Sapta Odang (Hanura)

7. Harry Tanoe (Perindo)

8. Diaz Hendropriyono (PKPI)

9. Grace Natalie (PSI).

Dewan pengarah

1. Jusuf Kalla

2. Try Sutrisno

3. Puan Maharani

4. Pramono Anung

5. Sri Mulyani

6. Agung Laksono

7. Akbar Tandjung

8. Dimyati Rois

9. Siswono Yudo Husodo

10. Suwarso

10. Sidarto

11. Laksamana (Purn) Marsetio

Ketua TKN: (menunggu keputusan Jokowi)

Wakil Ketua

1. Moeldoko

2. Lodewijk Paulus

3. Abdul Kadir Karding

4. Johnny G. Plate

5. Arsul Sani

6. Herry Lontung

7. Hajriyanto Y. Thohari

8. Eriko Sortadurga

Sekretaris

1. Hasto Kristiyanto

Wakil Sekretaris

1. Verry Surya Hendrawan

2. Ahmad Rofiq

3. Raja Juli Antoni

4. Dewi Soeharto

Bendahara

1. Sakti Wahyu Trenggono

2. Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Bendahara

1. Juliari Batubara

2. Syamsudin Andri Arsyad

3. Amir Uskara

4. Jazilul Fawaid

5. Riri Lestari

6. Dudi Purwagandhi

Juru Bicara

1. Ahmad Basarah (PDIP)

2. Johan Budi (PDIP)

3. Abdul Kadir Karding (PKB)

4. Ace Hasan Syadzily (Golkar)

5. Irma Suryani Chaniago (NasDem)

6. Arif Budimanta (PDIP)

7. Arya Sinulingga (Perindo)

8. Lena Haryana Mukti (PPP)

Direktorat

Direktur Program: Aria Bima (PDIP)

Direktur Konten: Fiki Satari (PSI)

Direktur Komunikasi Politik: Usman Kansong (NasDem)

Direktur Kominfo: Yadi Hendriana (Perindo)

Direktur Kampanye: Benny Rhamdani (Hanura)

Direktur Penggalangan Pemilih Muda: Adi Kusuma (PKPI)

Direktur Logistik dan APK: Marsma TNI (Purn) Usro Harahap (Golkar)

Direktur Hukum dan dan Advokasi: Irfan Pulungan (PPP)

Direktur Saksi: Arif Wibowo (PDIP)

Direktur Relawan: Maman Imanulhaq (PKB)

Read More

Inilah Kekuatan Mesin Politik Capres Jokowi VS Prabowo

iniberitaharian - Salah satu kekuatan mesin politik adalah partai koalisi. Pasangan Prabowo-Sandi didukung oleh empat partai. Keempat partai itu adalah Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.

Keempat partai itu punya basis massa kuat. Argumen itu terbukti lewat suara yang diperoleh oleh masing-masing partai pada Pemilu 2014. Partai Gerindra berhasil meraup suara 11,81 persen, PAN meraup suara 7,59 persen, PKS 6,79 persen suara dan Demokrat mengumpulkan 10,19 persen suara.

Dengan suara yang diperoleh pada pileg 2014 bisa menjadi modal kuat partai koalisi Prabowo-Sandi maju dalam pemilihan presiden. Dan siap memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Lalu bagaimana dengan partai pendukung Jokowi. Calon inkumben ini juga akan memanfaatkan mesin partai koalisi untuk menang. Ada 9 partai pendukung Jokowi.

Kesembilan partai itu adalah PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, Hanura, Partai NasDem, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan dua partai baru yakni PSI dan Perindo. 

Pada pileg 2014 partai-partai pengusung Jokowi mendominasi dengan perolehan suara. PDIP meraih suara terbanyak dengan jumlah suara mencapai 18,95 persen, Golkar dengan 14,75 persen suara. NasDem 6,72 persen suara, kemudian PKB 9,04 suara, PPP 6,53 persen dan Partai Hanura 5,26 persen suara.

Jokowi punya basis massa kuat di Jawa, terutama Jawa Tengah. Jateng diprediksi masih menjadi andalan Jokowi dalam meraup suara. Pada Pilpres 2014 Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih disebut-sebut sebagai kandang banteng alias basis PDIP. Hal ini pun bukan sekadar isapan jempol, partai besutan Megawati selalu menang di Jateng.

Dalam Pilpres 2014 ini Jateng juga menyumbangkan suara besar bagi kubu Jokowi-JK dengan meraup 12.959.540 suara. Selain itu Bali satu provinsi yang jadi basis PDIP. Hubungan historis antara Bali dan Soekarno seolah menjadi penguat emosional partai banteng moncong putih itu di Pulau Dewata. Di Bali, Jokowi- JK juga menang telak dari Prabowo. Jokowi meraih 1.535.110 suara dalam Pilpres 9 Juli 2014. Pasangan Prabowo hanya memperoleh 614.241 suara. 

Suara Jokowi pada pilpres 2014 memang merata hampir di seluruh Indonesia. Selain di Jawa dan Bali, Kalimantan Timur juga menjagokan Jokowi- JK. Berdasarkan rekapitulasi KPU, mayoritas warga di Kaltim memberikan suaranya untuk Jokowi-JK. Jokowi berhasil dengan 1.190.156 suara. Sedangkan Prabowo hanya mendapat 687.734 suara pada pilpres 2014.

Tidak mau kalah dengan Jokowi, di beberapa wilayah juga menjadi lumbung suara bagi Prabowo. Terlebih Jawa Barat, pada Pilpres 2014 lalu Provinsi dengan penyumbang suara terbanyak untuk pasangan Prabowo adalah Jawa Barat. Dengan mendapat 14.167.381 (59,78%). Selisihnya cukup jauh dengan Jokowi yang hanya mendapat 9.530.315 suara (40,21%). Total suara sah sebanyak 23.697.696.

Provinsi Sumatera Barat juga salah satu wilayah yang loyal terhadap pasangan Prabowo. Di ranah minang, Prabowo sukses mengungguli Jokowi- JK dalam Pilpres 2014. Di Sumatera Barat, kubu Prabowo memperoleh 1.797.505 suara. Sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya diberikan 539.308 suara.

 Jokowi dan Prabowo sama-sama punya mesin politik dari partai berbasis massa Islam. Jokowi punya PKB dan PPP. Dua partai itu punya basis massa Islam yang kuat terutama dari kalangan Nahdliyin.

Sementara Prabowo punya partai pendukung PAN dan PKS. Dua partai ini juga punya basis pemilih dari umat Islam.

Read More

Sri Mulyani Mundur Dari Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

iniberitaharian - Menteri Keuangan Sri  Mulyani  mengaku bahwa dia mundur dari Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani ditugaskan untuk fokus mengelola keuangan negara saja. "Bapak Presiden melihat kepentingan yang lebih besar dari sisi perekonomian," ujar Sri Mulyani saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (21/8/2018). Instruksi Jokowi itu disambut baik oleh Sri Mulyani. Menurut dia, keuangan negara memang membutuhkan perhatian lebih. Oleh sebab itu, wanita yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak terlalu mempersoalkan apabila keluar dari struktur tim kampanye nasional. "Saya memang selama ini sudah menyampaikan, saya fokus ke keuangan negara. Menurut saya memang situasi  membutuhkan  perhatian penuh," ujar Sri.

Saat ditanya apa partai politik Koalisi Indonesia Kerja memasukkan namanya ke tim kampanye nasional tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ia hanya tersenyum, lalu menjawab, "pokoknya saya katakan, saya fokus ke APBN." Diketahui, dalam susunan tim kampanye nasional yang diserahkan partai politik koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama Sri Mulyani masuk menjadi salah seorang dewan pengarah. Selain Sri Mulyani, ada pula nama Jusuf Kalla, Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Sidarto Danusubroto, Siswono Yudo Husodo, Dimyati Rois dan Laksamana TNI (Purn) Marsetyo.

Read More

Konser Piala Dunia Yang Diselenggarakan Dari Tanggal 6 Sampai 15 Juli 2018

iniberitaharian - Mungkin dari sekian pertandingan piala dunia yang di laksanakan dari tanggal 14 juni 2018 sampai selesainya pertandingan, nah dari indonesia sendiri meyediakan konser piala dunia dari tanggal 6 Sampai 15 Juli 2018 hanya khusus seperempat final dan mungkin sampai final piala dunia acara konser tersebut juga di lengkapi oleh penyanyi solo maupun band band ternama di tanah air indonesia:
Inilah artis yang akan melengkapi acara di Lapangan Sunburst, tanggerang selatan:

Judika, Siti Badriah, Virgoun, Ari Lasso, Cakra Khan, dan band wali bukan hanya artis artis yang kami tulisakan saja yang akan melengkapi acara konser ini kemungkinan besar hampir semua artis akan di undang untuk melengkapi acara konser piala dunia 2018 ini.

Serunya Ikut Konser Piala Dunia Di Tahun 2018

Untuk penonton terbatas juga loh, jadi cepat buruan datang ke Lapangan Sunburst, tanggerang selatan, dengan banyak hadiah yang akan di bawa teman teman juga jadi tidak hanya menyaksikan konser atau nonton bareng bersama artis artis melaikan mendapatkan hadiah. Bawa teman teman saudara maupun kekasih anda untuk datang menyaksikan konser sekaligus nonton bareng piala dunia yang hanya di selengarakan di Lapangan Sunburst, tanggerang selatan,

Oh iya untuk nonton konser piala dunia hanya butuh biaya 50.000 perorang saja, kapan lagi nonton bareng piala dunia bersama artis artis tanah air mungkin besar kemungkinan Presiden kita Jokowi ikut menyaksikan serunya pertandingan piala dunia 2018 ini.

Read More

Klaim Kemenangan Parpol di Pilkada Serentak, Upaya Pisahkan Jokowi dan PDIP

iniberitaharian - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Perreira menyebut ada upaya yang masif untuk memisahkan antara PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo.

Caranya, dengan mengklaim kemenangan di Pilkada Serentak 2018 oleh beberapa partai politik dan cara lainnya.

"Ya kita bisa lihat lah. Ada upaya-upaya pemisahan PDIP dan Jokowi. Ada pihak tertentu yang lebih mengasosiasikan diri memiliki atau lebih dekat dengan Jokowi," kata Andreas di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut Andreas, upaya memisahkan PDIP dan Jokowi selaku capres yang diusung oleh PDIP itu terbilang masif dan dapat dibuktikan dalam waktu beberapa hari ke belakang.

Bukan hanya itu, upaya memisahkan Jokowi dengan PDIP juga tampak dari hasil pilkada serentak yang dimenangi oleh partai pendukung.

Meski, banyak dari mereka hanya mengusung pasangan calon yang bukan berasal dari kader sendiri.

"Tapi, apapun upayanya, sama sekali tidak akan berpengaruh bagi PDIP. Kami sudah sepakat untuk mengusung Jokowi menjadi capres dan semua orang juga tahu dia kader terbaik kami," tegasnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago melihat lebih dari itu. Pangi menganggap bahwa ada pihak yang sudah mulai memberikan Jokowi sebuah pilihan.

Pilihan untuk tetap bersama PDIP atau berjalan bersama dengan partai lain.

"Jangankan mengasosiasikan, dalam beberapa kesempatan, saya melihat Pak Jokowi ini diberikan pilihan lain untuk bersama partai di luar PDIP saat menjadi calon presiden besok," tuturnya.

Pilkada serentak menjadi pembuktian partai di luar PDIP dapat memenangkan banyak pilkada dibanding partai berlambang Banteng tersebut.

Dengan demikian, maka akan ada anggapan bahwa PDIP tidak lagi menjadi partai yang dapat berkuasa di daerah.

"Ya kita lihat PDIP hasilnya jeblok di Pilkada sekarang. Ini jadi momentum partai lain untuk memberi anggapan bahwa PDIP tidak lagi penting untuk Jokowi," tambahnya.

Terlebih, ada korelasi antara dukungan kepala daerah kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden saat kampanye nantinya.

"Ada korelasi kepala daerah dan calon presiden. Ini bisa jadi dukungan ampuh agar calon presiden yang diusung partai bisa menang di daerah tersebut," katanya.

PDIP, lanjut Pangi, harus berhati-hati dengan anggapan seperti ini. Jangan sampai, kader terbaiknya dapat direbut karena partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu berpindah haluan.

Kemenangan Semu Partai Medioker

Sejumlah partai medioker atau partai yang berada di papan tengah, mengklaim diri mereka berhasil memenangkan banyak pemilihan di daerah pada Pilkada Serentak tahun ini.

Mereka mengatakan, selalu mendengarkan keinginan rakyat di daerah sebelum akhirnya mencalonkan pasangan untuk bertarung.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan klaim kemenangan itu, merupakan kemenangan semu partai yang hanya mengusung.

Pasalnya, tidak ada sama sekali kader dari partai mereka sendiri yang bertarung dalam kontestasi di Pilkada.

"Saya harus bilang kalau itu kemenangan semu partai medioker. Tidak ada yang benar-benar kader partai mereka sendiri," ujar Pangi.

Sosok Ridwan Kamil di Jawa Barat atau sosok Edy Rahmayadi di Sumatera Utara, sama sekali bukan orang partai.

Menjadi aneh, ketika ada satu atau dua partai mengklaim bahwa sosok tersebut merupakan kader mereka.

"Dua orang ini misalnya, mereka bukan kader partai. Tapi, karena menang, partai-partai ini jadi mengklaim," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan partai-partai yang mengklaim kemenangan tanpa kader itu menjadi wajar.

Begitu pula dengan kewajaran di beberapa daerah yang mengusung kader PDIP bersama-sama dan menang.

"Ya enggak apa-apa lah. Hitung-hitung yang kuat bantu yang lemah," kata dia.

Meski begitu, PDIP tetap mengklaim pesta pemilihan di daerah kemarin, adalah pesta milik mereka.

Tujuh kader PDIP dari 17 gubernur dan wakil gubernur terpilih versi hitung cepat, merupakan kader mereka.

Sedang partai lain hanya beberapa kader saja yang menjadi kepala daerah.

"Kami unggul secara kualitas kader. Empat kader kami jadi gubernur, tiga jadi wakil gubernur. Sedangkan yang lain, hanya dua atau tiga kader saja. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengusung kader sendiri," urainya.

Dengan kondisi seperti ini, Hasto mengatakan cukup bangga dan senang karena pengkaderan yang menjadi tugas dan fungsi partai berjalan secara baik.

Mengenai banyaknya kekalahan, Hasto menjelaskan partainya akan mempersiapkan kader terbaiknya di pemilihan berikutnya.

"Kalah menang di Pilkada itu biasa. Justru akan menjadi pemicu kami untuk menyiapkan calon terbaik dari daerah tersebut. Bukan partai yang hanya mengaku-ngaku," jelas Hasto.

Read More

Selamat Ulang Tahun Ahok

iniberitaharian - Tepat 52 tahun lalu pada 29 Juni, Ahok lahir di Belitung Timur. Ya, pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, berulang tahun hari ini, Jumat (29/6/2018).

Ini merupakan ulang tahun kedua mantan Gubernur DKI Jakarta itu di balik jeruji besi. Ucapan selamat pun membanjiri akun Instagram adik kandung Ahok, Fifi Lety Indra.

Keluarga pun berencana mengunjungi Ahok hari ini. Mereka juga mempersiapkan sejumlah hal untuk merayakan ulang tahun bapak tiga anak tersebut.

Adik Ahok, Fifi Lety Indra mengaku bersyukur karena ulang tahunnya bertepatan dengan waktu besuk tahanan. Oleh karena itu, keluarga akan mengunjungi dan membawakannya kue ulang tahun.

Tak lupa, Fifi akan membawa makanan spesial buatan sang mama untuk Ahok.

"Kebetulan besok pass Jumat memang jadwal Trima tamu Yg sudah daftar, Bbrp Teman dekat saudara, dan Mama juga masak mie panjang umur dan bawa kue selamat Ulang Tahun. Paling ya doa dan makan kue ultah dan mie goreng buatan mama. Bersyukur atas anugrah Tuhan," tulis Fifi dalam akun Instagramnya, Jakarta, Kamis 28 Juni 2018.

Tak lupa, dia pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakaknya tercinta.

Read More

Golkar Anggap Hasil Sementara Pilkada 2018 "Warning" Untuk Jokowi

iniberitaharian - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid menilai hasil sementara Pilkada 2018 menunjukkan Presiden Joko Widodo masih harus menggandeng kekuatan berbasis Islam jika ingin memenangi Pilpres 2019. Nusron menyampaikan hal tersebut setelah berkaca dari hasil sementara Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ia mengatakan tingginya perolehan suara pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN di Jawa Barat menunjukkan kuatnya basis massa ketiga partai yang kebanyakan merepresentasikan kelompok Islam. Di Jawa Barat, perolehan suara Sudrajat-Syaikhu mencapai 29,53 persen berdasarkan hasil hitung cepat. Jumlah itu tak terpaut jauh dari pasangan calon yang unggul, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, yang memperoleh suara sebesar 32,54 persen.

Demikian pula dengan perolehan suara Sudirman Said-Ida Fauziyah di Jawa Tengah yang mencapai 41,66 persen. "Ini menjadi warning buat Pak Jokowi. Bahwa saya makin yakin tesis bahwa determinasi kekuatan Islam itu wajib dirangkul," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Ia menambahkan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 tentu akan memikirkan strategi yang lebih efektif untuk menggandeng kelompok Islam. "Itu akan jadi kebijakan. Pokoknya kekuatan Islam dan NU (Nahdlatul Ulama) akan signifikan. Yang paling penting kami sudah mempunyai strategi. Jadi ada hikmah dari pilkada ini. Bahwa kami akan lakukan strategi lebih tepat untuk merangkul basis muslim," lanjut dia.

Read More

Fahri Hamzah: Jokowi Paling Banyak Duitnya di Pilpres 2019, Hasil Gelapin Duit Rakyat !!

iniberitaharian - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggalang dana dari publik untuk menyokong kebutuhan pencapresannya pada Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Prabowo tidak memiliki dana besar karena bukan pengusaha.

Berbeda dengan Prabowo, menurut Fahri, sebagai incumbent, Presiden Joko Widodo pasti memiliki dana sokongan yang besar dari proyek-proyek yang dibangun saat ini. Dia menyebut, Jokowi memiliki sumber dana politik yang besar dari para pengusaha-pengusaha di belakangnya.

"Banyak orang nyumbang lewat belakang aja, berkoper-koper tuh. Dan itu yang terjadi kepada penguasa terutama incumbent. Jadi nanti di pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia pasti gelapin uang rakyat dari hasil proyek-proyek yang sedang berjalan juga, kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Orang-orang yang dapet fee (dari proyek) itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa. Nah terys yang menantang ini dari mana duitnya, ya enggak ada. Mau minta ke masyarakat, masyarakat isinya kenclengan mesjid, seribu, dua ribu," imbuh Fahri.

Menurut Fahri, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 3 hingga Rp 5 trilliun bagi seorang capres untuk maju pada pilpres. Sehingga hal itu yang menyebabkan seorang kandidat capres yang bukan penguasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan logistiknya di pilpres.

"Dari mana duit sebanyak itu. Itu yang membuat dia (Prabowo) bingung, sementara mau fundraising, masyarakat kita enggak berani (terbuka). Kalau kelas menengah nyumbang kan, enggak berani dia (secara terbuka), hamba Allah dia nyumbang, kenapa? Ketahuan sama pemerintah, dia bisa digencet bisnisnya," jelasnya.

Karena, selama ini menurut Fahri tidak ada UU yag memproteksi para penyokong dana seorang capres. Sebab, kata Fahri, sangat tidak mungkin capres membiayai pencapresan hingga triliunan rupiah secara pribadi. Dan penyumbang tentu akan meminta timbal baliknya.

"Kan enggan mungkin dia biayai sendiri hingga triliunan yang nolnya ini ada 12. Kan gila ini. Mana ada orang mau nyumbang sekian triliun kalau nanti nggak ada hasilnya. Ya itulah kemudian, nalas jas itu proyek-proyek yang sekarang ada ini kan balas jasa politik semua," tutup Fahri.

Read More