Naik Panser Anoa, Presiden Jokowi Lepas 970 Pasukan Perdamaian PBB

iniberitaharian - Presiden Joko Widodo, Jumat (31/8/2018) pagi, menghadiri upacara pelepasan 970 personel TNI yang akan menjadi tentara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo dan Lebanon. Personel TNI yang ditugaskan ke Kongo, yakni Tim Satuan Tugas Rapidly Deployable Battalion Kontingen Garuda XXXIX-A/Minusco Kongo. Sementara yang ditugaskan ke Lebanon adalah Marine Task Force (MTF) XXVII-K Unifil Lebanon. Upacara dilaksanakan di lapangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tiba di lokasi upacara, Presiden Jokowi menaiki Panser Anoa bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Pagi ini, Indonesia berbangga. Bukan hanya bangga atas prestasi atlet di Asian Games dan raihan 30 medali emas. Tapi juga bangga akan melepas Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Republik Kongo dan Republik Lebanon," ujar Jokowi dalam pidatonya. "Bangga turut menjaga ketertiban dunia yang menjadi amanat konstitusi kita," lanjut dia. Hal lain yang juga membanggakan, menurut Jokowi, adalah alat utama sistem persenjataan yang digunakan para personel TNI adalah buatan dalam negeri. Menurut Jokowi, tugas personel TNI sekaligus menjadi ajang pameran keandalan alutsista Indonesia. Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Internasional Puspen TNI Letkol Laut Hilonan Agus Cahyono mengatakan, Satgas RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo berjumlah 850 personel. Mereka terdiri dari seluruh matra yang ada di TNI. Sedangkan Satgas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon berjumlah 120 personel dari matra TNI AL.

Seratusan prajurit TNI AL itu akan berangkat naik KRI Sultan Hasanuddin dan bertugas di Laut Mediterania, menggantikan 120 personel sebelumnya. "Penugasannya selama satu tahun," ujar dia.

Read More

Jumat Sore Ini, Jokowi Terima Kunjungan PM Australia Scott Morrison

iniberitaharian - Presiden Joko Widodo, pada Jumat (31/8/2018) sore ini akan bertemu dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Pertemuan akan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor. Berdasarkan agenda resmi, Morisson akan tiba di Istana Bogor pukul 14.30 WIB. Ia akan disambut dengan upacara penyambutan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, penandatanganan buku tamu, penanaman pohon, pertemuan bilateral, penandatanganan kerjasama dan pernyataan pers bersama. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Morrison setelah dirinya dilantik sebagai PM Australia tepat sepekan lalu. "Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya negara yang akan dikunjungi dalam waktu yang relatif singkat sejak beliau memangku jabatan sebagai PM Australia yang baru," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/8/2018) kemarin.

Presiden Jokowi dan PM Morisson akan membahas berbagai bidang yang selama ini strategis bagi kerja sama kedua negara. "Sebagai negara tetangga, kita banyak sekali sisinya, perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, keamanan, counter terrorism. Banyak sekali," ujar Retno.

Read More

Inilah 4 Kader Andalan Demokrat Pilih Merapat Ke Jokowi-Ma'ruf

iniberitaharian - Seperti Partai Demokrat. Pada Pilpres 2019 telah sepakat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan capres dan cawapres 2019. Namun faktanya ada sejumlah kadernya berputar haluan dan tak seirama dengan partai.

Nama Deddy Mizwar paling mengejutkan. Deddy diplot sebagai juru bicara pasangan Jokowi-Ma'ruf. Penunjukan Deddy ternyata tidak dilakukan secara mendadak karena sudah terjalin komunikasi cukup lama. Deddy dipilih lantaran sesuai dengan visi misi Jokowi-Ma'ruf. Selain itu, ada pula pertimbangan-pertimbangan strategis terkait pemilihan Deddy.

Ada tiga alasan penunjukkan Deddy sebagai jubir pasangan Jokowi dan Ma'ruf, yaitu mengamankan suara Jawa Barat, ciptakan kampanye adem, dan populer.

Mengetahui kabar ini, pihak Demokrat akan memanggil Deddy. Saat berada dalam Demokrat, Deddy menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPD Partai Demokrat Jawa Barat.

TGB yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat memilih pindah haluan dengan memberikan dukungan untuk Jokowi sebagai presiden RI. Ia memuji kinerja Jokowi dan layak kembali menjadi calon presiden.

TGB juga memuji Jokowi sebagai tipe pemimpin pekerja keras. "Suatu transformasi enggak cukup hanya lima tahun, ketika periodisasi maksimal 10 tahun. Saya rasa sangat fair kita beri kesempatan Beliau untuk kembali melanjutkan," ucap TGB.

Alasan TGB mendukung Jokowi juga berawal dari kemajuan NTB. Salah satu bukti adalah diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, yang digadang sebagai The Next Nusa Dua.

Enembe memilih mendukung Jokowi kembali menjadi presiden periode 2019-2024. Padahal Partai Demokrat memberikan dukungan untuk Prabowo-Sandiaga Uno. Bahkan ia rela diberi sanksi dan siap berpindah partai karena berbeda pilihan. 

"Ini sesuai nurani karena Jokowi satu-satunya presiden yang sudah delapan kali berkunjung ke Papua," kata Enembe.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua menyatakan seluruh kader dan pengurus partai tersebut akan sejalan dengan ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019.

Dia mengungkapkan sejak Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 13 Agustus 2018, sudah ada komunikasi antara pengurus DPD dengan Dewan pengurus Pusat (DPP) menyangkut hal tersebut. Menurut dia, pengurus pusat tidak mempermasalahkan pernyataan Lukas Enembe dan akan membuat kebijakan resmi mengenai hal tersebut.

Soekarwo pernah mengusulkan partainya mendukung Jokowi. Alasannya banyak pengurus daerah di Jatim mendukung Jokowi. Soekarwo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Soekarwo mengaku ada beberapa alasan kenapa harus mendukung Jokowi dua periode. Pertama, kata Soekarwo, gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa yang diusung Demokrat sudah memutuskan mendukung Jokowi.

"Kalau saya mengusulkan ke pusat (DPP Demokrat), satu, gubernur (Khofifah) sudah mengambil keputusan mendukung ke Pak Jokowi. Jadi harus menjadi pertimbangan DPP tentang itu," kata Seokarwo bulan lalu.

Read More

Peluk Dan Tawa Jokowi-Prabowo Dalam Selubung Merah-Putih

iniberitaharian - Berselancar di media sosial kini bagai melihat perang panas dua kubu pendukung capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Ada saja hal yang diperdebatkan masing-masing pendukung dan saling melempar opini.

Namun final pertandingan pencak silat di Asian Games tampaknya bisa menjadi 'air' yang meredam panasnya perang di media sosial. Jokowi dan Prabowo justru menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Itu terlihat dari momen pelukan keduanya. Olahraga tradisional Indonesia yang menyatukan mereka berdua.

Momen itu tercipta saat Pesilat Hanifan Yudani Kusumah berhasil meraih medali emas. Setelah menang, sebagai selebrasi, Hanif naik ke tempat Jokowi dan Prabowo duduk. Dia langsung memeluk keduanya bersamaan dalam selubung bendera merah-putih. Jokowi dan Prabowo tersenyum bersama dalam pelukan Hanif.

"Biar tahu masyarakat Indonesia, Prabowo dan Jokowi tidak ada apa-apa. Hanya itu orang-orang yang sirik karena kesuksesan mereka. Saya sebagai insan silat Indonesia bahwa silat itu artinya silaturahmi. Jadi kita harus jaga menjaga hati kita sama-sama. Kita satu bangsa, satu negara, masa kita harus terpecah belah karena hal tidak penting," ungkap Hanifan usai pertandingan.

Percikan keakraban Jokowi dan Prabowo sebenarnya terlihat sejak Jokowi datang ke Padepokan Pencak Silat TMII. Jokowi disambut langsung oleh Ketum Partai Gerindra itu begitu tiba. Setelah itu, Jokowi diantar menuju kursi VIP. Di barisan VIP, sudah ada Wapres Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, dan Menko PMK Puan Maharani. 

Saat duduk bersama, keduanya saling ngobrol dan tertawa. Momen keakraban juga tercipta saat penyerahan medali emas ke pesilat Wewey Wita. Jokowi tak sungkan mengajak Prabowo ngevlog. Prabowo sendiri tampak bersemangat berbicara, termasuk Wewey. 

Bahkan, keduanya kompak memposting keakraban dan pelukan itu di akun media sosial masing-masing. Baik Jokowi dan Prabowo sepakat, bahwa untuk kepentingan nasional semuanya harus bersatu.

"Pesilat putra Hanifan Yudani Kusumah merayakan kemenangannya dengan berlari keliling arena lalu naik ke tribun penonton tempat saya duduk bersama Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami bertiga -- Hanifan, saya dan Pak Prabowo -- pun berpelukan dalam selubung merah putih," tulis Jokowi di Instagram.

Masyarakat langsung menyambut baik momen pelukan kedua tokoh itu. Keriuhan juga menggelegar di media sosial yang semula jadi 'medan perang' kubu pendukung. Banyak netizen yang sepakat bahwa foto pelukan Jokowi-Prabowo menjadi penanda bahwa pendukung keduanya harus bersatu untuk bangsa.

Read More

Jokowi-Ma'ruf Siap Debat Soal Perekonomian Indonesia Dengan Prabowo-Sandi

iniberitaharian - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasuonal pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding menegaskan, pihaknya dan pasangan calon siap berdebat soal perekonomian Indonesia. Hal itu untuk menyikapi berbagai pernyataan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahwa perekonomian Indonesia sedang terpuruk. "Ayo kita debat sama Sandi soal ekonomi. Ya kita siap debat sama Sandi, siapapun," kata Abdul di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Abdul mempertanyakan indikator-indikator yang dipakai kubu Prabowo-Sandi bahwa ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Ia meminta mereka untuk menggunakan sumber data yang valid terkait hal tersebut.

"Dari ukuran mana ekonomi terpuruk? Ngomong pakai data, jangan simbol. Enggak boleh," ujarnya. Sebelumnya Sekretaris Tim Kampanye Nasional Hasto Kristiyanto juga menyatakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bersama pasangan Jokowi-Ma'ruf siap adu gagasan di bidang ekonomi dengan koalisi pendukung Prabowo-Sandi.

"Pak Jokowi punya pengalaman yang sangat luas, beliau sangat paham urusan pengendalian inflasi, dia sangat paham bagaimana BBM menjadi satu harga, bagaimana konfigurasi di dalam sistem energi nasional menjadi lebih berimbang, lebih berdaulat," kata Hasto di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta, Minggu (20/8/2018). Menurut Hasto, Jokowi telah bersusah payah memperbaiki warisan ekonomi yang sempat terpuruk pada periode kepemimpinan sebelumnya.

Ia menilai Jokowi membawa nuansa baru dengan membangun perekonomian yang adil bagi masyarakat Indonesia.

"Sehingga kami siap kalau gagasan ekonomi itu mau diangkat, itu merupakan hal yang sangat baik. Karena pengalaman Pak Jokowi sangat luas," sambung dia. Selain itu, Hasto juga menuturkan, Ma'ruf Amin juga memiliki pengalaman yang kuat karena pernah menjadi pimpinan Komisi VI DPR yang bergerak pada persoalan kebijakan industri, investasi, dan persaingan usaha.

Read More

Gerindra Tunggu Putusan Jokowi Untuk Tentukan Pengganti Sandi

iniberitaharian - Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menyebut pihaknya belum memutuskan pengganti Sandiaga Uno di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Gerindra masih menunggu surat pengunduran diri Sandi diteken Presiden Joko Widodo.

"Ini kan surat sedang dikirim ke Presiden. Keputusan Presiden turun, baru diproses. Arahan DPP untuk menunggu keppres, jangan buru-buru," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/8).

Syarif menyebut setelah keppres turun, Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto sendiri yang akan memimpin pembahasan.

Namun ia memastikan pengganti Sandiaga sudah diketok DPRD DKI sebelum pembahasan APBD 2019 mulai.

"Kalau untuk APBD-P 2018, tidak. Kalau untuk penetapan APBD 2019 kan pertengahan Oktober, memang harus terisi," ucapnya.

Ditemui terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan tak ada tenggat waktu bagi partai pengusung mengajukan nama wagub baru.

"Mekanisme terserah partai pengusung. Tapi kalau sudah ada dua nama calon, saya langsung proses," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/8).

Sebelumnya, Sandi mengirim surat pengunduran diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta pada 9 Agustus 2018.

Namun baru hari ini surat itu disahkan setelah Sandi membacakannya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Setelah ini, DPRD akan mengirim surat itu ke Presiden Jokowi lewat Kementerian Dalam Negeri. Lalu Jokowi akan menekennya.

Baru setelah itu partai pengusung, dalam hal ini PKS dan Gerindra, mengajukan dua nama ke DPRD. Lalu lewat voting di paripurna, DPRD akan mengesahkan pengganti Sandi. (end)

Read More

Ribuan Caleg PSI Tandatangani Pernyataan Integritas Tolak Korupsi

iniberitaharian - Lembaga DPR saat ini menempati urutan kedua sebagai lembaga terkorup setelah lembaga penegak hukum dan kepala daerah. PSI bertekad akan mengubah semua kinerja yang menjurus tidak baik ke arah yang lebih baik. PSI akan menjadikan lembaga DPR sebagai lembaga yang bersih dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Langkah awal yang dilakukan PSI untuk memerangi korupsi dengan cara meminta para caleg menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan tidak terlibat korupsi. Kontrak politik tersebut ditandatangi ribuan caleg disela-sela acara pembekalan kepada seluruh bakal calon legislatif yang telah lolos dalam proses seleksi di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018). Tanda tangan itu dilakukan di hadapan Mahfud MD.

Menurut Ketua Umum PSI Grace Natalie penandatangan surat pernyataan itu mengharuskan seluruh calon legislatif apabila sudah terpilih nanti dapat melaporkan kinerjanya kepada publik setiap hari. Apa yang sudah dilakukannya untuk rakyat. Bagi para caleg yang kebetulan berhasil duduk di DPR namun tidak optimal bekerja alias malas maka akan di PAW.

“Ketika mereka jadi anggota DPR jadi kalau ada yang bolos bisa diberikan hukuman yang suka misalnya tidak jelas dan tidak bisa mempertanggung jawabkan produktifitas sebagai anggota dewan itu bisa kita tindak, ada aturan dan mekanismenya,” kata Grace di sela-sela acara.

Dirinya menjelaskan nantinya, seluruh bacaleg PSI yang berhasil lolos ke parlemen dapat dikenai hukuman apabila melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan baik untuk partainya sendiri maupun masyarakat.

“Itu bisa diberi sanksi berupa pemecatan atau pergantian antar waktu supaya kita tidak bisa melihat ada kursi kosong dan anggota gak jelas, bisa kita minta pertanggung jawabannya,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh baleg PSI dari seluruh Dewan Pengurus Wilayah di Indonesia, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Ketum PSI Grace Natalie. Pembekalan itu akan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB nanti. (tim)

Read More

Ini Daftar Lengkap Timses Jokowi-Ma’ruf

iniberitaharian - Berdasarkan peraturan KPU susunan ini masih bisa diperbaiki, sampai satu hari menjelang pelaksanaan hari kampanye, yaitu pada tanggal 21 September,” kata Hasto di gedung KPU, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Hadir pula dalam kesempatan itu delapan sekjen parpol KIK lainnya, yakni Lodewijk F. Paulus, Abdul Kadir Karding, Jhonny G. Plate, Arsul Sani, Herry Lontung Siregar, Verry Surya Hendrawan, Ahmad Rofiq dan Raja Juli Antoni.

Hasto memaparkan, Para ketum parpol masuk sebagai dewan penasihat. Sedangkan dewan pengarah adalah gabungan senior parpol dan tokoh nasional yakni Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, M, Romahurmuziy, Osman Sapta Odang (Oso), Hary Tanoesoedibjo, Diaz Hendropriyono dan Grace Natalie.

Sedangkan ketua TKN, ujar Hasto, masih belum diputuskan. “Kemudian ketua tim kampanye nasional itu masih menunggu keputusan dari pasangan calon, karena kami juga tidak mengganggu kesibukan bapak presiden yang saat ini berkonsentrasi terharap pelaksanaan Asian Games dan juga membantu untuk penanganan bencana di NTB,” papar Hasto.

Sejumlah menteri dan pejabat di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK) masuk di timses Jokowi-Ma’ruf. Mereka di antaranya Wapres Jusuf Kalla, Menkeu Sri Mulyani, KSP Moeldoko, jubir presiden Johan Budi, Menko PMK Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung.

Sebagai Wakil Ketua TKN ada nama Jenderal (Purn) Moeldoko, Lodewijk Paulus, Abdul Kadir Karding, Jhonny G Plate, Arsul Sani, Herry Lontung Siregar, Hajrianto Y Thohari dan Eriko Sutarduga. “Sekretaris tim kampanye nasional adalah pertama saya sendiri Hasto Kristyanto,” kata Hasto.

Hasto tidak mengumumkan seluruh anggota timses. Selain Moeldoko, terdapat sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam timses, seperti eks KSAL Laksamana (Purn) Marsetio.

“Iya benar (Marsetio mantan KSAL),” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dimintai konfirmasi.

Wakil Sekretaris TNK yakni Verry Surya Hendrawan, Ahmad Rofiq, Raja Juli Antoni, dan Dewi Suharto. Bendahara TKNI yakni Wahyu Sakti Trenggono, Agus Gumiwang Kartasasmita. Wakil Bendahara adalah Juliari Batubara, Amir Uskara, Jazilul Fawaid, Syamsudin Andri Arsyad, Riri Lestari Murdiyat, Dudi Purwagandhi.

Sementara itu, kata Hasto, koordinator pemenangan pemilu partai merupakan ex-officio dari ketua badan pemenangan pemilu legislatif parpol KIK. “Jadi setiap partai ada,” tukas Hasto.

Nama seperti Marwan Jafar dari PKB, masuk dalam Ketua Lembaga Pemenangan Legislatif Partai Koolisi Indonesia Kerja yang menjadi bagian penting tim pemenangan bersama dengan Bambang DH dari PDI Perjuangan, Effendy Choirie dari Nasdem, dan dari partai koalisi lain seperti Golkar, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI. Sementara pengarah teritorial adalah para kepala daerah dan para wakil kepala daerah KIK.

Adapun juru bicara yakni Dr Ahmad Basarah, Johan Budi, Abdul Kadir Karding, Tb Ace Hasan Syadzily, Irma Suryani Chaniago, Arif Budimanta, Arya Sinulingga dan Lena Haryana Mukti.

Adapun 11 direktur yang memimpin 11 direktorat yakni Direktur Perencanaan: Ario Bimo, Direktur Konten: Fikri Satari, Direktur Komunikasi Politik: Usman Kansong, Direktur Media dan Sosmed: Yadi Hendriyana, Direktur Kampanye Beni Ramdani, Direktur Pemilih Muda Adi Kusuma, Direktur Penggalangan dan Jaringan belum ditentukan, Direktur Logistik dan APKB Marsma TNI (Purn) Usra Hendra Harahap, Direktur Hukum dan Advokasi Irwan Pulungan, Direktur Saksi Arief Wibowo dan Direktur Relawan Maman Imanul Haq.

Pramono Anung memastikan masuknya nama menteri aktif Kabinet Kerja ke struktur TKN Jokowi-Ma’ruf tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.

“Yang jelas pasti pemerintahan tidak akan terganggu, karena sebagai presiden incumbent, beliau (Jokowi) menitikberatkan pada kerja yang sudah dilakukan selama ini,” kata Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/8).

Dengan demikian, kata politikus PDI Perjuangan ini, Jokowi akan mengambil posisi untuk bekerja seperti biasanya. Kecuali pada momentum debat calon dan kegiatan lain yang mengharuskan cuti.

“Jadi kalau untuk kampanye seperti dulu rasanya sudah enggak zamannya lagi. Pertama menguras tenaga terlalu berlebihan sehingga beliau akan konsen untuk tetap bekerja memprioritaskan apa yang menjadi target dan rencana dari presiden,” tutur Pramono.

Dia juga menyebutkan, masuknya menteri ke struktur tim kampanye nasional tentu sudah dikomunikasikan dengan Kepala Negara selaku calon petahana. Lagipula, para pembantu presiden lebih pada posisi pengarah, tidak mengurus masalah teknis.

“Konsentrasi di kementeriannya tidak akan terganggu. Seperti yang saya sampaikan tadi, presiden akan lebih fokus bekerja. Jadi walaupun setelah tanggal 22 September ditetapkan dan masuk masa kampanye, presiden akan bekerja seperti biasa,” terang mantan pimpinan DPR ini.

Ketika ditanya siapa yang dipilih sebagai ketua tim kampanye, Pramono menyebut akan segera diputuskan dan diumumkan oleh Jokowi. “Diumumkan presiden,” tambahnya.

Ini Formasi Timses Jokowi-Ma’ruf yang Disetor ke KPU (Belum ada Ketua Timses)

Dewan Penasihat (Seluruh Ketum Parpol KIK):

1. Megawati Soekarnoputri (PDIP)

2. Airlangga Hartarto (Golkar)

3. Muhaimin Iskandar (PKB)

4. Surya Paloh (NasDem)

5. Romahurmuziy (PPP)

6. Oesman Sapta Odang (Hanura)

7. Harry Tanoe (Perindo)

8. Diaz Hendropriyono (PKPI)

9. Grace Natalie (PSI).

Dewan pengarah

1. Jusuf Kalla

2. Try Sutrisno

3. Puan Maharani

4. Pramono Anung

5. Sri Mulyani

6. Agung Laksono

7. Akbar Tandjung

8. Dimyati Rois

9. Siswono Yudo Husodo

10. Suwarso

10. Sidarto

11. Laksamana (Purn) Marsetio

Ketua TKN: (menunggu keputusan Jokowi)

Wakil Ketua

1. Moeldoko

2. Lodewijk Paulus

3. Abdul Kadir Karding

4. Johnny G. Plate

5. Arsul Sani

6. Herry Lontung

7. Hajriyanto Y. Thohari

8. Eriko Sortadurga

Sekretaris

1. Hasto Kristiyanto

Wakil Sekretaris

1. Verry Surya Hendrawan

2. Ahmad Rofiq

3. Raja Juli Antoni

4. Dewi Soeharto

Bendahara

1. Sakti Wahyu Trenggono

2. Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Bendahara

1. Juliari Batubara

2. Syamsudin Andri Arsyad

3. Amir Uskara

4. Jazilul Fawaid

5. Riri Lestari

6. Dudi Purwagandhi

Juru Bicara

1. Ahmad Basarah (PDIP)

2. Johan Budi (PDIP)

3. Abdul Kadir Karding (PKB)

4. Ace Hasan Syadzily (Golkar)

5. Irma Suryani Chaniago (NasDem)

6. Arif Budimanta (PDIP)

7. Arya Sinulingga (Perindo)

8. Lena Haryana Mukti (PPP)

Direktorat

Direktur Program: Aria Bima (PDIP)

Direktur Konten: Fiki Satari (PSI)

Direktur Komunikasi Politik: Usman Kansong (NasDem)

Direktur Kominfo: Yadi Hendriana (Perindo)

Direktur Kampanye: Benny Rhamdani (Hanura)

Direktur Penggalangan Pemilih Muda: Adi Kusuma (PKPI)

Direktur Logistik dan APK: Marsma TNI (Purn) Usro Harahap (Golkar)

Direktur Hukum dan dan Advokasi: Irfan Pulungan (PPP)

Direktur Saksi: Arif Wibowo (PDIP)

Direktur Relawan: Maman Imanulhaq (PKB)

Read More

Inilah Kekuatan Mesin Politik Capres Jokowi VS Prabowo

iniberitaharian - Salah satu kekuatan mesin politik adalah partai koalisi. Pasangan Prabowo-Sandi didukung oleh empat partai. Keempat partai itu adalah Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.

Keempat partai itu punya basis massa kuat. Argumen itu terbukti lewat suara yang diperoleh oleh masing-masing partai pada Pemilu 2014. Partai Gerindra berhasil meraup suara 11,81 persen, PAN meraup suara 7,59 persen, PKS 6,79 persen suara dan Demokrat mengumpulkan 10,19 persen suara.

Dengan suara yang diperoleh pada pileg 2014 bisa menjadi modal kuat partai koalisi Prabowo-Sandi maju dalam pemilihan presiden. Dan siap memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Lalu bagaimana dengan partai pendukung Jokowi. Calon inkumben ini juga akan memanfaatkan mesin partai koalisi untuk menang. Ada 9 partai pendukung Jokowi.

Kesembilan partai itu adalah PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, Hanura, Partai NasDem, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan dua partai baru yakni PSI dan Perindo. 

Pada pileg 2014 partai-partai pengusung Jokowi mendominasi dengan perolehan suara. PDIP meraih suara terbanyak dengan jumlah suara mencapai 18,95 persen, Golkar dengan 14,75 persen suara. NasDem 6,72 persen suara, kemudian PKB 9,04 suara, PPP 6,53 persen dan Partai Hanura 5,26 persen suara.

Jokowi punya basis massa kuat di Jawa, terutama Jawa Tengah. Jateng diprediksi masih menjadi andalan Jokowi dalam meraup suara. Pada Pilpres 2014 Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih disebut-sebut sebagai kandang banteng alias basis PDIP. Hal ini pun bukan sekadar isapan jempol, partai besutan Megawati selalu menang di Jateng.

Dalam Pilpres 2014 ini Jateng juga menyumbangkan suara besar bagi kubu Jokowi-JK dengan meraup 12.959.540 suara. Selain itu Bali satu provinsi yang jadi basis PDIP. Hubungan historis antara Bali dan Soekarno seolah menjadi penguat emosional partai banteng moncong putih itu di Pulau Dewata. Di Bali, Jokowi- JK juga menang telak dari Prabowo. Jokowi meraih 1.535.110 suara dalam Pilpres 9 Juli 2014. Pasangan Prabowo hanya memperoleh 614.241 suara. 

Suara Jokowi pada pilpres 2014 memang merata hampir di seluruh Indonesia. Selain di Jawa dan Bali, Kalimantan Timur juga menjagokan Jokowi- JK. Berdasarkan rekapitulasi KPU, mayoritas warga di Kaltim memberikan suaranya untuk Jokowi-JK. Jokowi berhasil dengan 1.190.156 suara. Sedangkan Prabowo hanya mendapat 687.734 suara pada pilpres 2014.

Tidak mau kalah dengan Jokowi, di beberapa wilayah juga menjadi lumbung suara bagi Prabowo. Terlebih Jawa Barat, pada Pilpres 2014 lalu Provinsi dengan penyumbang suara terbanyak untuk pasangan Prabowo adalah Jawa Barat. Dengan mendapat 14.167.381 (59,78%). Selisihnya cukup jauh dengan Jokowi yang hanya mendapat 9.530.315 suara (40,21%). Total suara sah sebanyak 23.697.696.

Provinsi Sumatera Barat juga salah satu wilayah yang loyal terhadap pasangan Prabowo. Di ranah minang, Prabowo sukses mengungguli Jokowi- JK dalam Pilpres 2014. Di Sumatera Barat, kubu Prabowo memperoleh 1.797.505 suara. Sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya diberikan 539.308 suara.

 Jokowi dan Prabowo sama-sama punya mesin politik dari partai berbasis massa Islam. Jokowi punya PKB dan PPP. Dua partai itu punya basis massa Islam yang kuat terutama dari kalangan Nahdliyin.

Sementara Prabowo punya partai pendukung PAN dan PKS. Dua partai ini juga punya basis pemilih dari umat Islam.

Read More

Sri Mulyani Mundur Dari Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

iniberitaharian - Menteri Keuangan Sri  Mulyani  mengaku bahwa dia mundur dari Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani ditugaskan untuk fokus mengelola keuangan negara saja. "Bapak Presiden melihat kepentingan yang lebih besar dari sisi perekonomian," ujar Sri Mulyani saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (21/8/2018). Instruksi Jokowi itu disambut baik oleh Sri Mulyani. Menurut dia, keuangan negara memang membutuhkan perhatian lebih. Oleh sebab itu, wanita yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak terlalu mempersoalkan apabila keluar dari struktur tim kampanye nasional. "Saya memang selama ini sudah menyampaikan, saya fokus ke keuangan negara. Menurut saya memang situasi  membutuhkan  perhatian penuh," ujar Sri.

Saat ditanya apa partai politik Koalisi Indonesia Kerja memasukkan namanya ke tim kampanye nasional tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ia hanya tersenyum, lalu menjawab, "pokoknya saya katakan, saya fokus ke APBN." Diketahui, dalam susunan tim kampanye nasional yang diserahkan partai politik koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama Sri Mulyani masuk menjadi salah seorang dewan pengarah. Selain Sri Mulyani, ada pula nama Jusuf Kalla, Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Sidarto Danusubroto, Siswono Yudo Husodo, Dimyati Rois dan Laksamana TNI (Purn) Marsetyo.

Read More

Konser Piala Dunia Yang Diselenggarakan Dari Tanggal 6 Sampai 15 Juli 2018

iniberitaharian - Mungkin dari sekian pertandingan piala dunia yang di laksanakan dari tanggal 14 juni 2018 sampai selesainya pertandingan, nah dari indonesia sendiri meyediakan konser piala dunia dari tanggal 6 Sampai 15 Juli 2018 hanya khusus seperempat final dan mungkin sampai final piala dunia acara konser tersebut juga di lengkapi oleh penyanyi solo maupun band band ternama di tanah air indonesia:
Inilah artis yang akan melengkapi acara di Lapangan Sunburst, tanggerang selatan:

Judika, Siti Badriah, Virgoun, Ari Lasso, Cakra Khan, dan band wali bukan hanya artis artis yang kami tulisakan saja yang akan melengkapi acara konser ini kemungkinan besar hampir semua artis akan di undang untuk melengkapi acara konser piala dunia 2018 ini.

Serunya Ikut Konser Piala Dunia Di Tahun 2018

Untuk penonton terbatas juga loh, jadi cepat buruan datang ke Lapangan Sunburst, tanggerang selatan, dengan banyak hadiah yang akan di bawa teman teman juga jadi tidak hanya menyaksikan konser atau nonton bareng bersama artis artis melaikan mendapatkan hadiah. Bawa teman teman saudara maupun kekasih anda untuk datang menyaksikan konser sekaligus nonton bareng piala dunia yang hanya di selengarakan di Lapangan Sunburst, tanggerang selatan,

Oh iya untuk nonton konser piala dunia hanya butuh biaya 50.000 perorang saja, kapan lagi nonton bareng piala dunia bersama artis artis tanah air mungkin besar kemungkinan Presiden kita Jokowi ikut menyaksikan serunya pertandingan piala dunia 2018 ini.

Read More

Klaim Kemenangan Parpol di Pilkada Serentak, Upaya Pisahkan Jokowi dan PDIP

iniberitaharian - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Perreira menyebut ada upaya yang masif untuk memisahkan antara PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo.

Caranya, dengan mengklaim kemenangan di Pilkada Serentak 2018 oleh beberapa partai politik dan cara lainnya.

"Ya kita bisa lihat lah. Ada upaya-upaya pemisahan PDIP dan Jokowi. Ada pihak tertentu yang lebih mengasosiasikan diri memiliki atau lebih dekat dengan Jokowi," kata Andreas di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut Andreas, upaya memisahkan PDIP dan Jokowi selaku capres yang diusung oleh PDIP itu terbilang masif dan dapat dibuktikan dalam waktu beberapa hari ke belakang.

Bukan hanya itu, upaya memisahkan Jokowi dengan PDIP juga tampak dari hasil pilkada serentak yang dimenangi oleh partai pendukung.

Meski, banyak dari mereka hanya mengusung pasangan calon yang bukan berasal dari kader sendiri.

"Tapi, apapun upayanya, sama sekali tidak akan berpengaruh bagi PDIP. Kami sudah sepakat untuk mengusung Jokowi menjadi capres dan semua orang juga tahu dia kader terbaik kami," tegasnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago melihat lebih dari itu. Pangi menganggap bahwa ada pihak yang sudah mulai memberikan Jokowi sebuah pilihan.

Pilihan untuk tetap bersama PDIP atau berjalan bersama dengan partai lain.

"Jangankan mengasosiasikan, dalam beberapa kesempatan, saya melihat Pak Jokowi ini diberikan pilihan lain untuk bersama partai di luar PDIP saat menjadi calon presiden besok," tuturnya.

Pilkada serentak menjadi pembuktian partai di luar PDIP dapat memenangkan banyak pilkada dibanding partai berlambang Banteng tersebut.

Dengan demikian, maka akan ada anggapan bahwa PDIP tidak lagi menjadi partai yang dapat berkuasa di daerah.

"Ya kita lihat PDIP hasilnya jeblok di Pilkada sekarang. Ini jadi momentum partai lain untuk memberi anggapan bahwa PDIP tidak lagi penting untuk Jokowi," tambahnya.

Terlebih, ada korelasi antara dukungan kepala daerah kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden saat kampanye nantinya.

"Ada korelasi kepala daerah dan calon presiden. Ini bisa jadi dukungan ampuh agar calon presiden yang diusung partai bisa menang di daerah tersebut," katanya.

PDIP, lanjut Pangi, harus berhati-hati dengan anggapan seperti ini. Jangan sampai, kader terbaiknya dapat direbut karena partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu berpindah haluan.

Kemenangan Semu Partai Medioker

Sejumlah partai medioker atau partai yang berada di papan tengah, mengklaim diri mereka berhasil memenangkan banyak pemilihan di daerah pada Pilkada Serentak tahun ini.

Mereka mengatakan, selalu mendengarkan keinginan rakyat di daerah sebelum akhirnya mencalonkan pasangan untuk bertarung.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan klaim kemenangan itu, merupakan kemenangan semu partai yang hanya mengusung.

Pasalnya, tidak ada sama sekali kader dari partai mereka sendiri yang bertarung dalam kontestasi di Pilkada.

"Saya harus bilang kalau itu kemenangan semu partai medioker. Tidak ada yang benar-benar kader partai mereka sendiri," ujar Pangi.

Sosok Ridwan Kamil di Jawa Barat atau sosok Edy Rahmayadi di Sumatera Utara, sama sekali bukan orang partai.

Menjadi aneh, ketika ada satu atau dua partai mengklaim bahwa sosok tersebut merupakan kader mereka.

"Dua orang ini misalnya, mereka bukan kader partai. Tapi, karena menang, partai-partai ini jadi mengklaim," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan partai-partai yang mengklaim kemenangan tanpa kader itu menjadi wajar.

Begitu pula dengan kewajaran di beberapa daerah yang mengusung kader PDIP bersama-sama dan menang.

"Ya enggak apa-apa lah. Hitung-hitung yang kuat bantu yang lemah," kata dia.

Meski begitu, PDIP tetap mengklaim pesta pemilihan di daerah kemarin, adalah pesta milik mereka.

Tujuh kader PDIP dari 17 gubernur dan wakil gubernur terpilih versi hitung cepat, merupakan kader mereka.

Sedang partai lain hanya beberapa kader saja yang menjadi kepala daerah.

"Kami unggul secara kualitas kader. Empat kader kami jadi gubernur, tiga jadi wakil gubernur. Sedangkan yang lain, hanya dua atau tiga kader saja. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengusung kader sendiri," urainya.

Dengan kondisi seperti ini, Hasto mengatakan cukup bangga dan senang karena pengkaderan yang menjadi tugas dan fungsi partai berjalan secara baik.

Mengenai banyaknya kekalahan, Hasto menjelaskan partainya akan mempersiapkan kader terbaiknya di pemilihan berikutnya.

"Kalah menang di Pilkada itu biasa. Justru akan menjadi pemicu kami untuk menyiapkan calon terbaik dari daerah tersebut. Bukan partai yang hanya mengaku-ngaku," jelas Hasto.

Read More

Selamat Ulang Tahun Ahok

iniberitaharian - Tepat 52 tahun lalu pada 29 Juni, Ahok lahir di Belitung Timur. Ya, pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, berulang tahun hari ini, Jumat (29/6/2018).

Ini merupakan ulang tahun kedua mantan Gubernur DKI Jakarta itu di balik jeruji besi. Ucapan selamat pun membanjiri akun Instagram adik kandung Ahok, Fifi Lety Indra.

Keluarga pun berencana mengunjungi Ahok hari ini. Mereka juga mempersiapkan sejumlah hal untuk merayakan ulang tahun bapak tiga anak tersebut.

Adik Ahok, Fifi Lety Indra mengaku bersyukur karena ulang tahunnya bertepatan dengan waktu besuk tahanan. Oleh karena itu, keluarga akan mengunjungi dan membawakannya kue ulang tahun.

Tak lupa, Fifi akan membawa makanan spesial buatan sang mama untuk Ahok.

"Kebetulan besok pass Jumat memang jadwal Trima tamu Yg sudah daftar, Bbrp Teman dekat saudara, dan Mama juga masak mie panjang umur dan bawa kue selamat Ulang Tahun. Paling ya doa dan makan kue ultah dan mie goreng buatan mama. Bersyukur atas anugrah Tuhan," tulis Fifi dalam akun Instagramnya, Jakarta, Kamis 28 Juni 2018.

Tak lupa, dia pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakaknya tercinta.

Read More

Golkar Anggap Hasil Sementara Pilkada 2018 "Warning" Untuk Jokowi

iniberitaharian - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid menilai hasil sementara Pilkada 2018 menunjukkan Presiden Joko Widodo masih harus menggandeng kekuatan berbasis Islam jika ingin memenangi Pilpres 2019. Nusron menyampaikan hal tersebut setelah berkaca dari hasil sementara Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ia mengatakan tingginya perolehan suara pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN di Jawa Barat menunjukkan kuatnya basis massa ketiga partai yang kebanyakan merepresentasikan kelompok Islam. Di Jawa Barat, perolehan suara Sudrajat-Syaikhu mencapai 29,53 persen berdasarkan hasil hitung cepat. Jumlah itu tak terpaut jauh dari pasangan calon yang unggul, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, yang memperoleh suara sebesar 32,54 persen.

Demikian pula dengan perolehan suara Sudirman Said-Ida Fauziyah di Jawa Tengah yang mencapai 41,66 persen. "Ini menjadi warning buat Pak Jokowi. Bahwa saya makin yakin tesis bahwa determinasi kekuatan Islam itu wajib dirangkul," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Ia menambahkan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 tentu akan memikirkan strategi yang lebih efektif untuk menggandeng kelompok Islam. "Itu akan jadi kebijakan. Pokoknya kekuatan Islam dan NU (Nahdlatul Ulama) akan signifikan. Yang paling penting kami sudah mempunyai strategi. Jadi ada hikmah dari pilkada ini. Bahwa kami akan lakukan strategi lebih tepat untuk merangkul basis muslim," lanjut dia.

Read More

Dilema Prabowo, Membombardir Jokowi

iniberitaharian - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku dilema ketika harus mengkritik pemerintah. Sebagai oposisi dia merasa wajib mengkritik, tapi di sisi lain dia menilai banyak orang baik di pemerintahan.

"Saya terus terang saja kadang-kadang dilematis. Saya di luar kekuasaan, tapi di dalam kekuasaan banyak teman saya. Saya katakan di pemerintahan banyak orang baik," kata Prabowo di kediaman Ketua MPR sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Jl Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6/2018). 

Prabowo menggarisbawahi, kritikan bukan berarti sama dengan hardikan. Menurut dia kritik adalah koreksi.

Sebelum membuat pernyataan ini, Prabowo melontarkan sejumlah kritik untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai dari harga proyek LRT yang disebut di-mark up sampai soal utang Rp 9.000 triliun.

Berikut 'bombardir' yang dilontarkan Prabowo untuk Jokowi dan jajarannya:

Prabowo Kritik Dana Proyek LRT

Prabowo menilai dana proyek Light Rail Transit (LRT) kemahalan jika dibandingkan negara tetangga. Bahkan Prabowo menyebut dana proyek itu telah di-mark up.

"Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika 8 juta dolar itu saja udah mendapatkan untung, apalagi kalau 40 juta dolar," kata Prabowo saat sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6/2018).

Prabowo mengaku tidak habis pikir atas tingginya biaya pembangunan LRT di Indonesia. Biaya itu sangat berbanding terbalik, meskipun semua material didapat di Indonesia.

"Padahal material bangunan dibuatnya di Indonesia, tapi kenapa bisa mahal begitu ya. Seharusnya itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan gizi anak di Indonesia," kata Prabowo.

Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar mengaku enggan berkomentar lantaran menurutnya biaya pembangunan LRT yang hanya US$ 8 juta/km tak jelas sumber datanya. KPK pun mempersilakan Prabowo melapor jika memang ada indikasi mark up proyek tersebut.

Prabowo mengaku bingung dengan peruntukan dana hasil berutang. Prabowo mengklaim negara saat ini berutang untuk membayar gaji.

"Utang kita sekarang, kita utang untuk bayar utang, bayar bunga utang. Kita utang untuk bayar gaji," kata Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Prabowo mengaku berdiskusi dengan ahli-ahli terkait utang negara. Menurutnya, ini akan bahaya jika grafik utang negara condong ke satu bentuk.

"Saya tanya ke ahli-ahli, kalau grafiknya diteruskan, kita ujungnya tidak bagus," ucap Prabowo.

Sebelumnya Prabowo juga menyampaikan soal utang ini saat berpidato di Acara Halalbihalal bersama warga Jawa Tengah, di mimbar Ruang Merapi PRPP Semarang, Sabtu (23/6). Prabowo menegaskan memiliki data valid.

"Mana datanya valid? Datanya ada, mau nanti saya kirim buku saya. Nanti yang minta data saya kirim buku saya. Saya tidak mau bicara asal bicara, saya bicara karena saya lihat ini adalah bahaya bagi bangsa, kita kalau mau sekedar bukti, sekedar saja, saya minta ditayangkan cadangan devisa kita," kata Prabowo waktu itu.

Prabowo menampilkan slide tentang utang RI. Di bawah slide itu, tampak sumber data yang dipakai Prabowo adalah 'Statistik Uang Sektor Publik, Kementerian Keuangan, 2018, Asumsi Kurs Rp 14.000 per US$ 1; Per Tutup Tahun 2017'.

Slide itu menampilkan data utang pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan publik. Total utang tiga sektor itu dihitung Prabowo hampir Rp 9.000 triliun.

"Utang pemerintah memang Rp 4.060 triliun, tapi ada utang BUMN ditambah Rp 600 triliun. Ditambah lagi utang lembaga keuangan publik, Rp 3.850 triliun. Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 triliun," ucap Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018). Pernyataan 'berbahaya' itu disampaikan Prabowo dengan mengutip data lembaga Moody's yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg. 

Pihak Istana kemudian meminta Prabowo membaca data secara utuh. "Tadi Pak Prabowo mengambil data dari Moody's. Itu bulan April 2018 menaikkan rating kita yang BAA2 itu. Saya harap, kalau membaca data, utuh, jangan satu sisi dan salah baca," kata Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.

"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga," kata Sri Mulyani saat konfrensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan.

Prabowo mengaku tak tertarik menonton pesta sepakbola 4 tahunan itu. Alasannya sederhana, tak ada Indonesia dalam daftar kontestan Piala Dunia 2018.

"Paling sedih saya, peringkat sepakbola Juni 2018, Saudara-saudara, Indonesia 164, di bawah Belize. Negara kecil Islandia masuk Piala Dunia," kata Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018).

"Saya termasuk yang tidak pernah nonton Piala Dunia karena saya sedih Indonesia nggak ada. Itu saja," ucap Prabowo.

Read More

Sebut Kemenangan Erdogan tak Terlalu Hebat, Rustam Ibrahim: Ternyata Meniru Jokowi

iniberitaharian - Direktur LP3ES Rustam Ibrahim turut menyoroti pemilihan pemimpin Turki.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @RustamIbrahim yang diunggah pada Senin (25/6/2018).

Rustam Ibrahim mengatakan jika kemenangan Erdogan tidak terlalu hebat.

Hal itu lantaran sejumlah hal yang kemudian ia bandingkan dengan kemenangan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Di mana Jokowi mampu mendulang suara sebanyak 53,2 persen dalam Pilpres pertama yang ia ikuti.

Sementara Erdogarn yang pernah menjadi perdana menteri (PM) hingga presiden hanya mampu mendapat 52,7 persen suara.

Lebih lanjut, Rustam bahkan menyatakan jika ternyata sang petahana, Erdogan ternyata meniru Jokowi, karena berjanji akan membangun infrastruktur besar-besaran di Turki.

@RustamIbrahim: "Kemenangan Erdogan tidaklah hebat2 amat.

11 tahun jadi Perdana Menteri (2003 - 2014) tambah 4 tahun jadi Presiden (2014 - 2018), dapatnya cuma 52.7% suara.

Itupun sudah memerintah secara otoriter.

Jokowi saja pertama kali ikut Pilpres menang 53.2%."

Dikutip secim.ntv.com.tr dari 99,03 persen suara yang masuk, Erdogan mendapat 52,54 persen suara.

Di susul Muharrem Ince, yang merupakan lawan terkuat, dengan perolehan 30,68 persen suara.

Kemudian Salahattin Demirtas dengan 8,35 persen suara, Meral Aksener 7,34 persen suara, Temel Karamollaoglu 0,8 persen suara, dan Dogu Perincek dengan suara terendah, yakni 0,20 persen.

Diberitakan BBC, Erdogan mengatakan jika untuk memimpin suatu negarea membutuhkan pengalaman.

"Ada hal yang berbeda antara menjadi seorang guru dengan pemimpin negara, menjadi presiden membutuhkan pengalaman," ujar Erdogan.

Erdogan kemudian berjanji kepada para pendukungnya untuk menciptakan proyek infrastruktur besar untuk mendorong ekonomi, jika dia terpilih kembali.

Setidaknya persoalan ekonomi menjadi topik utama dalam pemilu kali ini.

Untuk diketahui, mata uang Turki, Lira, telah mengalami hantaman.

Ditambah lagi inflasi yang sudah menyentuh angka 11 persen.

Akibatnya, harga untuk bahan baku jadi semakin mahal.

Topik lainnya adalah terorisme, mengingat Turki menghadapi serangan dari milisi Kurdi dan milisi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Sebelumnya, beberapa pihak menilai jika kemenangan Erdogan akan melemahkan pemerintahan demokratis.

Diketahui, pemilihan presiden Turki mengharuskan salah satu calon untuk meraih setidaknya lebih dari 50 persen suara untuk dapat dipilih langsung.

Jika tidak ada calon yang mampu meraih lebih dari 50 persen suara, maka dua calon teratas akan kembali berhadapan pada putara kedua yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang.

Akan tetapi, Erdogan berhasil keluar dengan lebih dari 50 persen suara yang artinya ia dipastikan kembali menjadi pemimpin Turki.

Read More

Ketika Sepeda Jokowi 'Tak Laku' di Bali, Warga Malah Memilih Foto Bersama

iniberitaharian - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sosialisasi aturan baru pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Hotel Prime Sanur Plaza, Denpasar, Sabtu (23/6/2018).

Jokowi pun memberikan kuis berhadiah sepeda dalam sosialiasi kepada lebih dari 1.000 pelaku UMKM di wilayah Bali itu.

Namun ternyata hadiah sepeda Jokowi tak laku di Bali.

Sudah menjadi kekhasan Presiden Jokowi untuk memberikan kuis berhadiah sepeda dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah-daerah.

Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang hadir untuk berinteraksi langsung sekaligus mendapatkan sepeda dari orang nomor satu di republik ini.

Usai memberikan sambutan dalam acara sosialisasi PPh final di Sanur, Jokowi membuka acara kuis berhadiah kepada masyarakat pelaku UMKM yang hadir.

Presiden meminta masyarakat yang mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk berbagi cerita di atas panggung.

Saat itu, naiklah seorang ibu bernama Ayu Reni.

Di atas panggung, ibu ini bercerita pengalamannya mengambil KUR untuk menambah modal usaha apoteknya.

Ia mengaku tidak mendapat kesulitan ketika meminjam KUR tersebut.

"Ya semoga bank-bank pemerintah, tetap memberikan kemudahan kepada kami para pelaku UMKM supaya tetap kita berkarya, berkreasi, karena kita kan sudah berusaha mau buka usaha, supaya kita tetap diberikan modal, dimudahkan juga izinnya, seperti itu," ucap Ayu.

Setelah itu Presiden menawarkan kepada Ayu Reni untuk memilih sepeda atau berfoto bersama.

Ternyata pilihannya bukan sepeda.

Ayu lebih memilih foto bersama.

"Pilih foto atau pilih sepeda? Pilih salah satu. Bingung. Pilih foto? Ya sudah tidak apa-apa. Terima kasih," ucap Presiden yang kemudian diiringi riuh tawa semua yang hadir di ruangan tersebut.

Tak hanya itu, Presiden kemudian meminta satu orang yang hafal untuk maju membacakan Pancasila.

"Hati-hati saya ingatkan waktu duduk itu bisa hafal, waktu ke sini bisa lupa," kata Jokowi.

Seorang ibu bernama Elizabeth Nauri Hutagalung dipilih untuk maju ke depan.

Dengan lancar dan lantang, ibu ini pun berhasil membacakan Pancasila.

Sama seperti Ayu Reni, Elizabeth pun lebih memilih foto bersama ketika ditawari hadiah sepeda oleh Presiden.

"Saya enggak tahu ya, sekarang sepeda kok enggak laku," ujar Presiden yang sontak membuat seisi ruangan bergemuruh dengan tawa.

Kehadiran Presiden Jokowi menjadi magnet tersendiri bagi para hadirin.

Saat Jokowi dan rombongan masuk ruangan Negara, tempat penyelenggaraan acara, ratusan peserta seakan seperti dikomando langsung mengarahkan kamera ponselnya untuk ambil gambar Presiden.

Jokowi tampil beda, dan tidak formal.

Mengenakan udeng Bali warna hijau berseling kuning keemasan, kamen dan baju safari adat Bali warna cokelat serta selop, Jokowi tampak melempar senyum menyalami para peserta.

"Pak Jokowi, selamat ulang tahun!" demikian seru beberapa hadirin.

Jokowi berulang tahun ke-57 pada 21 Juni.

Pengawal presiden baik yang berpakaian dinas militer maupun sipil (kaos bertulis "Setia Waspada" di bagian leher belakang) coba membatasi.

"Terima kasih, terima kasih," kata Jokowi sambil menyalami peserta.

Read More

Membaiknya Kinerja Pemerintahan Jokowi Membuat Peta Politik Dan Arah Dukungan Di Jabar Berubah

iniberitaharian - Terus membaiknya kinerja pemerintah yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir diyakini menjadi alasan berubahnya peta politik dan arah dukungan di wilayah Jawa Barat.

Dimana lima tahun lalu dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dukungan mayoritas warga bumi priangan memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam rekapitulasi KPU Jabar, Prabowo-Hatta yang juga pasangan nomor urut satu ketika itu memperoleh 14.167.381 suara atau 59,78%.

Sementara pasangan Jokowi-JK mendapatkan 9.530.315 suara atau setara 40,22%.

"Pertama dukungan publik atas kinerja Pak Jokowi yang terus membaik dari tahun 2015 sampai saat ini terus mengalami perbaikan, publik menerima, Jokowi sebagai pemimpin yang dipercaya dan kinerja program juga dirasakan memuaskan publik Jabar," ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Selain kinerja pemerintahan yang dinilai warga Jawa Barat terus membaik, peran mesin politik juga memiliki andil besar dalam memperbaiki image Jokowi di Jawa Barat.

"Nah kinerja parpol termasuk diantaranya PDIP dan anggota koalisinya, anggota koalisi Pak Jokowi itu situ juga ada pengaruhnya, ada Golkar ada PKB, Hanura, kinerja porpol secara langsung memperbaiki perubahan image dari pemilih Jokowi di Jabar," ujar Abbas.

Dan faktor lain menurut Abbas yang juga sama pentingnya adalah kemampuan dari tim koalisi pemerintahan dapat mengaitkan moment Pilkada serentak 2018 dengan prospek pilpres di 2019,

"Usaha mengaikutkan itu ditangkap oleh pemilih jabar," ujar Abbas.

Hal tersebut juga terlihat dari hasil survei yang dilakakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

Dimana dalam hasil survei terbarunya SMRC mencatat warga Jawa Barat yang mendukung calon petahana Jokowi sebesar 48,3% sedangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya mendapat dukungan sebesar 37,8%.

Survei SMRC sendiri dilakukan dalam kurun waktu 22 Mei hingga 1 Juni 2018, dengan melibatkan 820 responden.

Sampel dipilih dengan motede multistage random sampling dengan jumlah proporsional, serta margin of error sebesar ±3.5%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Read More

Jokowi: Saya Tidak Pernah Ulang Tahun...

iniberitaharian - Presiden Joko Widodo tetap bekerja seperti biasa pada hari ulang tahunnya ke-57, Kamis (21/6/2018). Kamis pagi, Jokowi meninjau proyek Runway dan Taxi Way di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Usai melakukan peninjauan, seperti biasanya Jokowi meladeni wawancara dengan wartawan. Pada sesi itu, seorang wartawati televisi tiba-tiba menyatakan memiliki informasi penting yang harus disampaikan kepada Presiden. "Pak Jokowi, ada informasi penting yang perlu kami sampaikan. Ini tentunya tidak fair jika kami, wartawan di Istana, tidak menyampaikan ini. Terlebih lagi Bapak kelihatannya akan maju pada pemilihan presiden," kata wartawati itu.

Saat itu, suasana sempat hening sejenak. Presiden Jokowi dan para pejabat yang hadir tampak serius menyimak pernyataan wartawati tersebut. "Bapak siap mendengarkan? Hal ini penting untuk Bapak ke depan dalam memimpin bangsa dan negara," ucapnya. Namun, pesan penting yang dimaksudkannya itu ternyata adalah ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo yang hari ini menginjak usia ke-57.

Para wartawan yang hadir di sana beramai-ramai memberikan ucapannya. "Pesan kami adalah, selamat ulang tahun, Pak Jokowi," kata para wartawan secara bersamaan. "Saya tidak pernah ulang tahun," timpal Jokowi sambil tertawa. Meski demikian, Kepala Negara sempat menyampaikan harapannya bagi kemajuan Indonesia di masa-masa mendatang. "Tentu saja kita ingin Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Saya kira itu. Harapan rakyat sama seperti itu," kata pria kelahiran Surakarta tersebut.

Read More

Jokowi Ulang Tahun, Relawan: Kami Doakan Bisa Dua Periode

iniberitaharian - Relawan Joko Widodo atau Jokowi mengadakan syukuran untuk merayakan ulang tahun ke-57, presiden ketujuh itu di Taman Pandang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juni 2018. Dalam syukuran tersebut relawan menyediakan dua tumpeng dan satu kue tart.

Koordinator kegiatan, R. Juniono Soehartjahjono mengatakan kegiatan syukuran ini merupakan yang kedua dilakukan relawan untuk memperingati hari ulang tahun Jokowi. Ulang tahun Jokowi ke-57 jatuh pada, Kamis 21 Juni 2018.

"Nanti tepat pukul 00.00, kami akan potong tumpeng dan doa bersama," kata Juniono di Taman Pandang.

Ia mengatakan syukuran ini diikuti oleh tujuh relawan Jokowi di antaranya Gerakan Rakyat Nusantara (GRN), Posko Relawan Rakyat Indonesia (Posraya Indonesia), Timbul Sehati Indonesia, Laskar Cahaya Timur, Relawan Senyum Penuh Damai, Relawan Kerja Cerdas Ikhlas dan Paguyuban Tunggal Rasa Garamiro.

Dalam kegiatan ini, relawan mengadakan doa bersama agar Jokowi diberikan kesehatan dan tetap menjaga amanah. "Kami juga berdoa agar rakyat Indonesia tidak terkontaminasi dengan hoax."

Baca juga: Presiden Jokowi Hari Ini Berulang Tahun dengan Kunjungan Kerja

Selain itu, relawan berdoa agar Jokowi bisa kembali terpilih pada Pemilu Presiden 2019. Menurut dia, Jokowi merupakan sosok yang merakyat. "Kami doakan juga bisa dua periode."

Read More