iniberitaharian - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku dilema ketika harus mengkritik pemerintah. Sebagai oposisi dia merasa wajib mengkritik, tapi di sisi lain dia menilai banyak orang baik di pemerintahan.
"Saya terus terang saja kadang-kadang dilematis. Saya di luar kekuasaan, tapi di dalam kekuasaan banyak teman saya. Saya katakan di pemerintahan banyak orang baik," kata Prabowo di kediaman Ketua MPR sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Jl Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Prabowo menggarisbawahi, kritikan bukan berarti sama dengan hardikan. Menurut dia kritik adalah koreksi.
Sebelum membuat pernyataan ini, Prabowo melontarkan sejumlah kritik untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai dari harga proyek LRT yang disebut di-mark up sampai soal utang Rp 9.000 triliun.
Berikut 'bombardir' yang dilontarkan Prabowo untuk Jokowi dan jajarannya:
Prabowo Kritik Dana Proyek LRT
Prabowo menilai dana proyek Light Rail Transit (LRT) kemahalan jika dibandingkan negara tetangga. Bahkan Prabowo menyebut dana proyek itu telah di-mark up.
"Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika 8 juta dolar itu saja udah mendapatkan untung, apalagi kalau 40 juta dolar," kata Prabowo saat sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6/2018).
Prabowo mengaku tidak habis pikir atas tingginya biaya pembangunan LRT di Indonesia. Biaya itu sangat berbanding terbalik, meskipun semua material didapat di Indonesia.
"Padahal material bangunan dibuatnya di Indonesia, tapi kenapa bisa mahal begitu ya. Seharusnya itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan gizi anak di Indonesia," kata Prabowo.
Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar mengaku enggan berkomentar lantaran menurutnya biaya pembangunan LRT yang hanya US$ 8 juta/km tak jelas sumber datanya. KPK pun mempersilakan Prabowo melapor jika memang ada indikasi mark up proyek tersebut.
Prabowo mengaku bingung dengan peruntukan dana hasil berutang. Prabowo mengklaim negara saat ini berutang untuk membayar gaji.
"Utang kita sekarang, kita utang untuk bayar utang, bayar bunga utang. Kita utang untuk bayar gaji," kata Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Prabowo mengaku berdiskusi dengan ahli-ahli terkait utang negara. Menurutnya, ini akan bahaya jika grafik utang negara condong ke satu bentuk.
"Saya tanya ke ahli-ahli, kalau grafiknya diteruskan, kita ujungnya tidak bagus," ucap Prabowo.
Sebelumnya Prabowo juga menyampaikan soal utang ini saat berpidato di Acara Halalbihalal bersama warga Jawa Tengah, di mimbar Ruang Merapi PRPP Semarang, Sabtu (23/6). Prabowo menegaskan memiliki data valid.
"Mana datanya valid? Datanya ada, mau nanti saya kirim buku saya. Nanti yang minta data saya kirim buku saya. Saya tidak mau bicara asal bicara, saya bicara karena saya lihat ini adalah bahaya bagi bangsa, kita kalau mau sekedar bukti, sekedar saja, saya minta ditayangkan cadangan devisa kita," kata Prabowo waktu itu.
Prabowo menampilkan slide tentang utang RI. Di bawah slide itu, tampak sumber data yang dipakai Prabowo adalah 'Statistik Uang Sektor Publik, Kementerian Keuangan, 2018, Asumsi Kurs Rp 14.000 per US$ 1; Per Tutup Tahun 2017'.
Slide itu menampilkan data utang pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan publik. Total utang tiga sektor itu dihitung Prabowo hampir Rp 9.000 triliun.
"Utang pemerintah memang Rp 4.060 triliun, tapi ada utang BUMN ditambah Rp 600 triliun. Ditambah lagi utang lembaga keuangan publik, Rp 3.850 triliun. Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 triliun," ucap Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018). Pernyataan 'berbahaya' itu disampaikan Prabowo dengan mengutip data lembaga Moody's yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg.
Pihak Istana kemudian meminta Prabowo membaca data secara utuh. "Tadi Pak Prabowo mengambil data dari Moody's. Itu bulan April 2018 menaikkan rating kita yang BAA2 itu. Saya harap, kalau membaca data, utuh, jangan satu sisi dan salah baca," kata Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.
"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga," kata Sri Mulyani saat konfrensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan.
Prabowo mengaku tak tertarik menonton pesta sepakbola 4 tahunan itu. Alasannya sederhana, tak ada Indonesia dalam daftar kontestan Piala Dunia 2018.
"Paling sedih saya, peringkat sepakbola Juni 2018, Saudara-saudara, Indonesia 164, di bawah Belize. Negara kecil Islandia masuk Piala Dunia," kata Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018).
"Saya termasuk yang tidak pernah nonton Piala Dunia karena saya sedih Indonesia nggak ada. Itu saja," ucap Prabowo.